*Menyimak Aksi Solidaritas Pengemudi Ojol: Refleksi atas Duka, Keadilan, dan Masa Depan Kolektif*

Minggu, 31 Agustus 2025



Oleh : Akaha Taufan Aminudin 



Tulisan Denny JA tentang kematian Affan Kurniawan dan gelombang solidaritas pengemudi ojek online (ojol) membuka panggung diskusi mendalam tentang ketidakadilan sosial, ketangguhan komunitas gig economy, dan arah perubahan sosial di Indonesia. 


Dalam suasana penuh gejolak dan haru, kita diajak merenungkan tiga skenario masa depan solidaritas ini—apakah ia akan padam perlahan, bertumbuh menjadi gerakan kuat, atau melebur menjadi gelombang sosial nasional. Artikel ini mengajak pembaca tidak hanya terhenti pada duka, melainkan mengundang refleksi akan keberanian kita sebagai bangsa untuk menghadirkan perubahan nyata.


Ketika satu nyawa yang terenggut memecah keheningan bangsa, hendaknya kita bertanya: mengapa rasa kehilangan itu menyebar hangat dan mendalam? Begitulah yang diutarakan Denny JA dalam tulisannya tentang Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang wafat tragis, namun menghadirkan solidaritas meluas ke berbagai kota. Apa yang menjadikan kisah Affan begitu ikonik sehingga bergaung hingga ke pelosok negeri?


Pada permukaan, kematian Affan adalah tragedi seorang pekerja yang terlanggar mesin besar kehidupan kota. Namun lebih jauh, ia menjelma menjadi simbol rapuhnya perlindungan bagi para pekerja gig economy—komunitas yang seringkali bergerak dalam bayang-bayang teknologi tanpa sandaran kepastian sosial. 


Solidaritas yang meledak di Surabaya, bergolak di Semarang, mencair dalam doa di Batu, atau bergema di Medan dan kota-kota lainnya, mengingatkan kita pada jaringan sosial yang membentang dalam dunia digital, sekaligus kesamaan pengalaman sosial yang menyatukan.


Dalam era di mana informasi berlalu-lalang secepat kilat melalui grup WhatsApp dan Telegram, kabar duka tak lagi hanya cerita melankolis, tapi menjadi trigger kolektif yang membuka ruang dialog dan aksi. Solidaritas ini, seperti catatan Denny JA, bisa jatuh ke dalam tiga skenario masa depan: sebagai nyala api yang meredup, membara menjadi gerakan sosial terorganisir, atau bahkan melebur dengan gelombang protes sosial yang lebih luas.


Skenario pertama memang realistis—seringkali gerakan spontan terkikis oleh kelelahan dan minimnya struktur. Namun bahkan dalam redupnya, Affan tetap hidup di dalam puisi, mural, dan ingatan kolektif, menjadi lambang makna yang tidak lekang oleh waktu. Marsinah di era 90-an menjadi contoh historis, dimana penderitaan seorang individu mampu menjadi kekuatan simbolik yang terus membara.


Skenario kedua menantang kita untuk beranjak dari protes emosional dan bertransformasi menjadi gerakan advokasi yang terorganisir. Di sinilah pentingnya pengakuan atas "upah minimum algoritmik" dan perlindungan sosial bagi para pekerja digital—bukan mimpi semu, tapi kebutuhan mendesak. Negara dan platform teknologi harus memikirkan kerangka hukum yang tidak hanya menghargai, tetapi melindungi. Balutan hukum dan jaring sosial adalah yang menguatkan figur kolektif tersebut.


Skenario ketiga adalah gambaran lebih radikal: meleburnya solidaritas ke dalam keresahan publik yang lebih besar, yang bisa mengguncang tatanan sosial dan politik nasional. Meski Prabowo diperkirakan masih bertahan di puncak kepemimpinan hingga 2029, ketegangan sosial di bawahnya menjadi sinyal peringatan. Apakah kita siap menghadapi gelombang perubahan yang tidak hanya menuntut keadilan bagi satu kelompok kecil, melainkan mendobrak ketimpangan yang sudah lama terpendam?


Bicara soal solidaritas bukan hanya soal ikut berduka, melainkan mengapresiasi peran rakyat kecil dalam merajut sejarah bangsa. Keberadaan mereka yang "di jalanan" seringkali dianggap sunyi dan terpinggirkan, namun sikap keberanian mereka justru membentuk denyut nadi perubahan sosial. Dalam konteks ini, kita dihadapkan pada refleksi kritis: apakah negara adalah pelindung yang hadir dan memberi napas, atau justru mesin besi yang mereduksi hak-hak dasar?


Sitiran Chairil Anwar, “Sekali berarti, sudah itu mati,” menjadi sindiran sekaligus harapan. Affan telah gugur, dan semangatnya sedang diuji di hadapan negeri ini: apakah hidupnya berarti saat ini dan masa depan? Apakah para pengemudi ojol, simbol gig economy yang melekat pada wajah modernitas, akan terus berjuang sebagai entitas mandiri yang mampu menuntut haknya?


Kematian Affan bernilai lebih dari duka lugu dan isak tangis; ia adalah panggilan bagi kita semua untuk lebih peka terhadap realitas sosial yang tersamar teknologi. Pemerintah didorong untuk menata ulang kerangka perlindungan melalui kebijakan konkret seperti asuransi kesehatan wajib dan regulasi upah yang adil. Sebab tanpa akar perlindungan yang kuat, gerakan solidaritas hanya akan seperti ombak kecil yang pecah di bibir pantai, hilang dan tak berdampak.


Mari kita melangkah lebih jauh dari sekadar empati dan protes simbolik. Melalui refleksi mendalam dan aksi kolektif yang terencana, kita bisa mewujudkan bahwa kematian Affan Kurniawan bukanlah aksi solidaritas yang mati di jalanan, tapi benih sebuah perubahan sosial yang akan terus tumbuh dan berdampak.


Penutup yang Menggugah:

Dalam dunia yang semakin digital dan penuh tantangan ketimpangan, solidaritas bukan sekadar kata-kata manis. Ia adalah energi kolektif yang merendahkan ego, membuka ruang dialog, dan menuntut keadilan nyata. Dari Surabaya hingga Makassar, dari doa hingga teriakan, mari kita renungkan bersama—apakah kita cukup mendengar dan bertindak? 


Sebab sejarah bangsa ini, pada akhirnya, ditulis bukan oleh elit saja, tapi oleh hati dan darah mereka yang ada di akar rumput.


Tulisan ini diharapkan membuka ruang diskusi dan menggugah perhatian banyak pembaca mengenai isu sosial yang kian relevan. Bagikan jika Anda merasa solidaritas tidak hanya perlu dipandang lewat mata duka, melainkan aksi nyata yang membangun!



Sabtu Wage 30 Agustus 2025 

Akaha Taufan Aminudin

Sisir Gemilang Kampung Baru Literasi SIKAB Himpunan Penulis Pengarang Penyair Nusantara HP3N Kota Batu Wisata Sastra Budaya SATUPENA JAWA TIMUR 


Referensi Tambahan:

Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge University Press, 2011. 

Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 2006.

Denny J.A's World

Read more...

Kemenag Himbau Civitas Akademika Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma’had Aly Manfaatkan Dana Riset LPDP.

 TULUNGAGUNG—Kementerian Agama melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA), Setjen Kementerian Agama RI menghimbau kepada civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma’had Aly untuk memanfaatkan dana riset kolaboratif Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).



Hal itu dikatakan Kepala PUSPENMA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Ruchman Basori saat melakukan sosialisasi Mora the Air Funds 2025 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, pada Jumat, (29/08) di Ruang Sidang Lantai 3.


Mora the Air Funds, merupakan program Riset Indonesia Bangkit Kolaborasi Kementerian Agama Dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, dikalangan Kemenag untuk para dosen Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma’had Aly.


Program ini secara operasional pendanaan, ditangani oleh PUSPENMA dan secara kebijakan riset oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. “Selain menangani Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Keagamaan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), Bantuan beasiswa non gelar dan insvestasi dan pembiayaan pendidikan, Puspenma juga menangani Bantuan Riset Kolaboratif (MoRA The Air Funds).


Dihadapan pimpinan UIN SATU Tulungagung dan para dosen, Ruchman Basori menyampaikan tujuan Mora the Air Funds, yaitu meningkatkan pengembangan kualitas sumber daya riset yang inovatif dan kontributif bagi keilmuan, masyarakat dan daya saing bangsa; "Meningkatkan dan mengembangkan keilmuan pada Perguruan Tinggi Keagamaan, berbasis riset, sehingga lebih inovatif dan berdampak pada kehidupan masyarakat dan kebangsaan”, juga tujuan lainnya terang Ruchman yang juga Alumni UIN Walisongo. 


Tujuan yang tak kalah pentingnya dari MoRA The Air Funds lanjut Aktivis Mahasiswa 1998 ini adalah untuk memperbanyak hasil riset dalam bentuk hak kekayaan intelektual, publikasi ilmiah buku oleh penerbit internasional, publikasi jurnal ilmiah bereputasi internasional, dan produk/teknologi/model yang dapat dihilirisasi, bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (dudi) yang berdampak nyata secara ekonomi dan sosial;


Ada empat tema central Mora the Air Funds, yaitu sosial humaniora, ekonomi dan lingkungan, kebijakan layanan pendidikan dan Keagamaan, dengan maksimal anggaran Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan tema sains dan teknologi dengan maksimal anggaran 2.000.000.000 (dua milyard rupiah).


Rektor UIN SATU Tulungagung Prof. Dr. Abdul Aziz, M.Ag menyambut baik program riset kolaboratif MoRA The Air Fund PUSPENMA. “Program MoRA The Air Fund merupakan program strategis, para dosen harus memanfaatkan dana riset ini, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas riset“, katanya.


“Dosen-dosen UIN SATU, insya Alloh siap berkolaborasi memanfaatkan karena ini kesempatan emas di tengah anggaran riset yang selama ini sangat terbatas”, kata Abdul Aziz.


Syarat-syarat periset utama Adalah (1). Warga Negara Indonesia, (2). Berasal dari perguruan tinggi keagamaan (PTK), Memiliki rekam jejak akademik baik; (3). Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3) dengan jenjang kepangkatan paling rendah Lektor; (4). Memiliki sinta score overall minimal 50 (lima puluh) dan (5). Diutamakan berkolaborasi dengan periset dari perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri, yang masuk peringkat 500 dunia berdasarkan qs world university rankings.


Sementara untuk Periset Utama bagi dosen Ma’had Aly Adalah (1). WNI; (2). Rekam jejak akademik baik; Memiliki kualifikasi akademik minimal magister (S2) Surat Keputusan pengangkatan dosen yang dikeluarkan oleh Mudir Ma’had Aly, dan pakta integritas, Mendapatkan rekomendasi dari majelis masyayikh dan Memiliki karya akademik sesuai takhassus keilmuan ma’had aly dan berbahasa arab;


Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN SATU Prof. Dr. Ngainun Naim, M.Ag berkomitmen agar para dosen periset yang berada dibawah kewenangannya untuk ikut ambil bagian dalam riset kolaboratif yang keren ini. “Kami akan segera sosialisasi dan ajak para dosen untuk segera menulis proposal sesuai pedoman dan Juknis MoRA The Air Fund”, kata Ngainun.


PUSPENMA akan membuka pendaftaran MoRA The Air Fund Tahun 2025 pada awal September untuk menjaring periset-periset, tidak hanya dari kalangan PTKI, tetapi juga PTK pada Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan juga entitas Ma’had Aly.


Anggaran yang disiapkan untuk tahun 2025 adalah 50 milyard dan tahun 2026 50 milyadr. Sebelumnya pada tahun 2024 juga 50 milyard.*Imam Kusnin Ahmad*

Read more...

Transformasi Tata Kelola Haji Melalui Kementerian Haji dan Umroh. r


Oleh : Babun Suharto

Dosen UIN KHAS Jember.



SURABAYA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang (UU). Dengan pengesahan ini, Badan Penyelenggara (BP) Haji kini resmi ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah.


Langkah tersebut perlu kita apresiasi sebagai langkah strategis untuk lebih mengoptimalkan tata kelola dan layanan haji dan umroh di republik ini. Secara substansi, regulasi yang mengantarkan pada pembentukan Kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh adalah optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan tata kelola haji dan umroh yang responsif terhadap kebutuhan Jemaah dari seluruh pelosok negeri.


Selama ini, tidak dapat dihindari, pelbagai problem terus terjadi dalam pelaksanaan haji, baik secara substantif maupun dalam bentuk administratif. Beberapa persoalan, misalnya berkaitan dengan antrean panjang, keterbatasan kuota, serta perlunya peningkatan kualitas layanan di Tanah Suci. Pada persoalan-persoalan lainnya, transparansi kemudian juga menjadi persoalan yang harus diperbaiki.


Sebagaimana diketahui, Kementerian baru ini merupakan perubahan nama Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada awal pemerintahannya. BP Haji mendapat mandat untuk mengelola ibadah haji mulai 2026, menggantikan tugas yang selama ini dijalankan Kementerian Agama. Dengan demikian, pola kerja akan lebih fokus pada optimalisasi penyelenggaraan haji dan umroh setiap tahunnya. Pola koordinasinya juga dapat dijalankan lebih mudah, mengingat kemeterian ini akan berfungsi dan menjalankan tugas pokok fungsinya hanya berkaitan dengan tata kelola haji dan umroh. Jika dulu Kementerian Agama mengurusi banyak hal, termasuk pendidikan Islam, bimbingan masyarakat, penelitian dan pengembangan keagamaan, termasuk juga persoalan haji, maka kini persoalan haji akan diurusi oleh satu Kementerian saja.


Penguatan kelembagaan ini adalah langkah terobosan yang sangat baik, utamanya dalam memperbaiki ekosistem tata kelola haji dan umroh. Kementerian ini dapat berlari kencang untuk menyelesaikan beberapa persoalan krusial, misalnya belum optimalnya pemanfaatan kuota haji, lemahnya pembinaan jamaah, ketiadaan perlindungan bagi jamaah non-kuota, serta belum adanya mekanisme pembahasan biaya haji saat terjadi kenaikan. Pada persoalan lainnya, Kementerian ini dapat segera untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem informasi penyelenggaraan agar terbangun satu sistem terpadu dan berada dalam satu atap. 


Hal yang paling mendasar pula, adalah persoalan pelayanan, termasuk menyangkut peningkatan pelayanan kepada jemaah di bidang akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga kesehatan, baik di tanah air maupun di Tanah Suci. Beberapa langkah strategis juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan tata kelola haji. Yang paling utama adalah akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses, mulai sejak pendaftaran, hingga antrean dan kemudian pemberangkatan, serta proses selama pelaksanaan ibadah haji, dan sampai kepulangan ke tanah air. 


Dalam rangkaian proses pelaksanaan  ibadah haji di tanah suci, misalnya berkaitan dengan pembayaran dam (denda). Pada persoalan lainnya, misalnya berkaitan dengan biaya badal haji. Maka, perlu diperjelas mekanismenya. Tentu diperlukan regulasi yang kuat agar dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak, mengingat berkaitan dengan pembayaran, maka isunya sangat liar dan mudah jadi fitnah.


Ala kulli hal, transformasi kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah perlu kita apresiasi sebagai langkah strategis untuk lebih mengoptimalkan tata kelola dan layanan haji dan umroh di republik ini. Harus kita fahami bersama, regulasi yang mengantarkan pada pembentukan Kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh adalah optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan tata kelola haji dan umroh yang responsif terhadap kebutuhan Jemaah dari seluruh pelosok negeri.


Penulis Babon Suharto Dosen UIN KHAS Jember. *Imam Kusnin Ahmad*

Read more...

Kemarahan rakyat

 Dr.Ir. HADI PRAJOKO SH, MH

Gempa sosial Yg sudah pada puncaknya penderitaan rakyat, dimana gap jarak sosial ekonomi antara rakyat dan kaum hedonistik yg menjadi kartel kartel penguasa pemerintahan dan cukong-cukong Mafia, membuat satu pembunuhan masal atas jiwa' jiwa' kosong akibat kemiskinan, dengan kondisi seperti itu sulit untuk Bisa mengetahui kemana arus balik kemarahan sosial itu, mereka tidak Bisa makan mati tetapi bila demo ditembak polisi juga mati, terus menerus untuk merubah kondisi sosial ekonomi seperti ini belum ada jalan keluarnya sehingga mereka mengambil posisi lebih baik' mati ditembus pelor peluru dari pada mati kelaparan oleh karena itu perlu dilakukan satu ritual ke-bangsa-an karena ini adalah diluar batas batas spiritual keagamaan, alam semesta melakukan proses antibodi untuk memperbaiki culture semesta.


Senyampang perubahan sosial dan arus b


esar serta 

Puncak penderitaan rakyat Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, kemiskinan, dan ketidakadilan. Berikut beberapa akibat dari puncak penderitaan rakyat ¹:


*Kerusuhan dan Demonstrasi*


- Gelombang kemarahan rakyat dapat meledak dalam bentuk demonstrasi dan kerusuhan, seperti yang terjadi pada Agustus 2025, ketika tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob, memicu gelombang demonstrasi dan kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia.

- Demonstrasi ini seringkali dipicu oleh isu-isu seperti gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dianggap terlalu berlebihan oleh publik.


*Kehilangan Kepercayaan terhadap Institusi*


- Puncak penderitaan rakyat dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

- Ini dapat dilihat dari reaksi masyarakat terhadap pernyataan anggota DPR yang dinilai arogan dan tidak empatik terhadap penderitaan masyarakat.


*Kekerasan dan Kerusakan*


- Puncak penderitaan rakyat juga dapat menyebabkan kekerasan dan kerusakan, seperti yang terjadi pada demonstrasi di Makassar yang berakhir ricuh dan menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum.


*Perubahan Sosial dan Politik*


- Puncak penderitaan rakyat dapat menyebabkan perubahan sosial dan politik yang signifikan, seperti perubahan kebijakan pemerintah dan pergeseran kekuatan politik.

- Ini dapat dilihat dari peran Sultan HB X dalam meredam amarah massa demonstran dan menunjukkan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat.


Dalam analisis scientifik, puncak penderitaan rakyat dapat dipahami melalui teori-teori tentang struktur sosial dan kekuasaan, seperti teori strukturalis dan post-strukturalis. Teori strukturalis berpendapat bahwa struktur sosial dan kekuasaan dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi, sementara teori post-strukturalis berpendapat bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dipahami melalui analisis kompleksitas dan ketidakpastian dalam sistem sosial dan ekonomi ².

Read more...

Kadisdikbud Indramayu Jadi Pembina Upacara di SMPN 3 Sindang, Ajak Siswa Bersyukur danTaat Aturan



Indramayu, menaramadinah.com- 1 September 2025 – Suasana pagi di SMPN 3 Sindang terasa berbeda dari biasanya. Ratusan siswa berdiri khidmat mengikuti upacara bendera, yang kali ini mendapat kehormatan istimewa dengan hadirnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Indramayu, Dr. H. Caridin, M.Si., sebagai pembina upacara.



Dalam amanatnya, Dr. H. Caridin, M. Si. mengajak agar bersyukur anak-anak bisa bersekolah, karena tidak semua anak bisa diterima di sekolah negeri. Bahkan ada anak yang masih tidak bisa bersekolah, karena harus membantu orang tuanya bekerja di laut, di sawah atau menjadi pemulung di luar kota. 


> “Kalian harus menjadi pelajar yang baik. Pelajar yang taat aturan. Taat pada orang tua dan guru. Sehingga kelak menjadi orang yang berguna. Orang yang sukses dan dibutuhkan di kemudian hari.,” tegasnya.


Lebih lanjut, Kadisdikbud mengajak jangan sampai ada anak yang membolos dari sekolah. Anak yang berangkat dari rumah namun tidak sampai ke sekolah. Jangan sampai mengecewakan orang tua dan guru. Guru akan sangat senang di kemudian hari, saat tahu kalian telah menjadi orang yang sukses. 


Sementara itu, Kepala SMPN 3 Sindang, Hj. Ani Hanifah, M.Pd., menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kunjungan Kadisdikbud. Menurutnya, kehadiran pimpinan tertinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu menjadi motivasi besar bagi guru dan siswa.


> “Kehadiran Bapak Kadis menjadi energi positif bagi keluarga besar SMPN 3 Sindang. Ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga dorongan bagi kami untuk terus berinovasi, berprestasi, dan menjaga nama baik sekolah,” ujarnya.


Hal senada juga disampaikan oleh Ketua OSIS SMPN 3 Sindang, Kania Nada Syariefa. Ia merasa bangga karena sekolahnya mendapat kesempatan istimewa menjadi tempat penyampaian amanat langsung dari Kadisdikbud.


> “Kami sangat terinspirasi dengan pesan Bapak Kadis. Beliau mengingatkan kami bahwa generasi muda punya peran penting dalam pembangunan bangsa. Kami sebagai pelajar akan berusaha bukan hanya berprestasi di sekolah, tapi juga menjadi contoh dalam sikap dan perilaku di masyarakat,” ungkap Kania dengan penuh semangat.


Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh antusiasme. Para siswa tampak menyimak dengan serius setiap pesan yang disampaikan. Momentum ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran baru di kalangan pelajar SMPN 3 Sindang untuk semakin aktif berkontribusi menjaga kondusivitas, prestasi, serta semangat kebangsaan.


Sujaya

Read more...

Presiden Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Bahas Dinamika DPR dan Aspirasi Publik

 JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8) siang.



Pertemuan tersebut dinilai sebagai langkah konsolidasi politik sekaligus membahas isu-isu hangat di tengah dinamika nasional.


Sejumlah tokoh politik mulai tiba di Kompleks Istana melalui Pintu Pilar sejak pukul 11.00 WIB. Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tercatat menjadi tokoh pertama yang hadir sekitar pukul 11.12 WIB.


Tak lama berselang, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta perwakilan Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga tampak memasuki area Istana.


Kehadiran Ibas dilakukan atas mandat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tengah menjalani penugasan resmi ke China.


Selain para ketua umum partai, hadir pula Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto. Kehadiran sejumlah figur penting ini memperkuat spekulasi bahwa Prabowo tengah mengonsolidasikan dukungan politik lintas partai dalam menghadapi situasi nasional.


Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada awak media menegaskan bahwa kedatangannya ke Istana untuk menghadiri dua agenda penting, yakni pertemuan dengan Presiden Prabowo serta rapat kabinet.


“Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” ujar Cak Imin yang Ketum PKB ini.


Lebih lanjut, mantan Capres  no 1 2024 ini, menyinggung isu yang tengah ramai diperbincangkan, yakni sorotan publik terkait tunjangan anggota DPR.


Menurutnya, momentum ini harus dijadikan kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga negara, baik legislatif maupun eksekutif.


“Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga harus benar-benar memahami aspirasi masyarakat yang menuntut solidaritas,” kata Cak  Imin 


Pertemuan di Istana Presiden ini menandai langkah awal pemerintahan Prabowo dalam membangun komunikasi intensif dengan partai politik.


Konsolidasi ini diperkirakan akan semakin menguat menjelang penandatanganan berbagai agenda strategis nasional.*Imam Kusnin Ahmad*

Read more...

Wisudhan Abdidalem Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat



Solo-menaramadinah.com-Wilujengan Tingalan Jumenengan dan Wisudhan Abdidalem Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di nDalem Wuryoningratan, Solo, pada hari Ahad 31 Agustus 2025 beberapa pengurus Garda Walisongo Mojokerto Raya mendapatkan gelar kekancingan diantara nya Ahmad Mukhibudin Aminoto, Wahyu Harjono, Sucipto Hadi Riyanto, Yusuf Mariono, Andika Zakaria.



Dalam Wisudhan Abdidalem mereka mendapatkan kekancingan yang berbeda dari mulai Mas Ngabehi, Raden Ngabehi, Raden Tumenggung hingga Kanjeng Raden Tumenggung sesuai dengan pengabdian nya masing-masing di masyarakat.


Semua wisudhan ini tidak begitu saja bisa mendapatkan kekancingan terlebih harus mendapatkan persetujuan rekom dari KPH Adipati Amarta Wangsanagara selaku pengageng Reh Wongsonegaran.


Para pengurus Garda Walisongo Mojokerto Raya berangkat dari Mojokerto untuk menuju nDalem Wuryoningratan sempat beristirahat di nDalem Pakoenagaran untuk mendapatkan pengarahan dari KPH Adipati Amarta Wangsanagara, diantara tokoh masyarakat pegiat adat budaya dari Mojokerto ini ada Gus Imam Mahmudi juga ada Ki Purbo dan yang lainnya...

Semoga amanah dan penghargaan dari Sinoehoen Tedjowoelan ini bisa kami jaga selalu, "kata Minotodipuro, ucap nya"


Rekso

Read more...

TERPILIH AKLAMASI BAGUS BUDI ANTORO MPd. PIMPIN DPD APKASINDO SIJUNJUNG PERIODE 2025 - 2030.



SIJUNJUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ( APKASINDO ) Kabupaten 

Sijunjung Menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) Pemilihan Pengurus Periode  masa bakti 2025 - 2030 di laksanakan di  Gedung Labor Biologi SMAN 11 Sijunjung Jorong Kurnia Kamang Timpeh 5 Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Mingg (31/08/2025)



Hadir dalam Acara ini  Syahril Syamra wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Bejo Utomo SE MSi anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Sijunjung, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sijunjung diwakili Hendra SP Kabid Pekebunan, Iwan Kurniawan SP koordinator Penyuluh Pertanian  lapangan Sungai Lansek, Nardalius Sekcam sekaligus Pj Wali Nagari Kamang, Pengurus KUD Kurnia Timpeh Timpeh 5 Jorong Kurnia Kamang, Pengurus KUD Makarti Tama Timpeh 4, Pimpinan CV. Usaha Nusery Apkasindo , Ketua Kelompok Tani Sawit, Pengurus Gapoktan Petani Sawit, Seluruh Pengurus DPD APKSINDO Sijunjung Periode 2020 - 2025, Tim ekspedisi Patriot  Kementrian Tranmigrasi dari 3 Peguruan Tinggi Institut Pertani Bogor ( IPB University), Istitut Teknologi Bandung (ITB) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Alumni dan Mahasiswa SDM Sawit serta Undangan lainnya 



Boyani Ketua Panitia Musda didampingi Ilham Prinduan SP Sekretaris Musda Menyampaikan Ucapan Selamat Datang kepada seluruh Undangan.


" Ucapan Terimakasih disampaikan kepada seluruh Undangan yang sudah meluangkan waktu dalam acara Musda DPD Apkasindo Periode 2020 - 2025."Ujar Boyani


Bagus Budi Antoro MPd. Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Sijunjung dalam sambutanya menyampaikan Masa Kepengurusan DPD Apkasindo Sijunjung Periode 2020 - 2025 Sudah Usai Pada  saat Musda ini Selama 5 Tahun berkhidmat Program utamanya 

adalah menjebatani Petani sawit dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yakni Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Sarana dan Sarana Perkebunan (Sarpras) dan Bea siswa SDM Sawit.


"Selama 5 tahun Berkhidmat kepada Petani Sawit Apkasindo sijunjung sudah menggelontorkan dana BPDP untuk program PSR, Sarpras dan Bea SDM sawit tercatan lebih kurang 45 milyar dalam bentuk hibah melaui Kelompok tani dan KUD di samping program diatas Apkasindo juga aktif  sebagai tim penetap harga tandan Buah segar sawit (TBS) Sumbar alhasil dari Pengawalan penetapan harga tbs tersebut di 3 tahun ke belakang sampai medio 2025 harga tbs swadaya di kabupaten sijunjung tertinggi Nasional  ." ulas Bagus 


Lanjut Bagus dana tersebut bersumber dari Potongan Eksport CPO, Jadi bukan dana bersumber dari Pemerintah tetapi dari Petani oleh petani dan untuk Petani Kelapa Sawit.


" PSR, Sarpras dan SDM Sawit ini Program yang sudah berjalan, Kedepan Dalam rangka membantu Petani Karet yang sudah diprogramkan oleh Kementrian Pertanian Konversi Karet ke kebun sawit Seluas 2,7 juta hektar  APKASINDO mendorong Percepatan pelaksanaan Program konversi Karet ke Perkebunan sawit Rakyat Bersama,DPRD dan Pemkab Sijunjung agar Kementan segera mengeluarkan penerbitan SK Dirjen Bun sebagai dasar pelaksanaan di tingkat Provinsi Kabupaten dan dilaksanakan oleh lembaga pekebun." urai Bagus 


Syahril Samra di dampingi Bejo Utomo mendukung dan mengapresiasi  Program yang sudah berjalan


" Kami dari DPRD mendukung Program Apkasindo karena ini sudah terbukti mengelontorkan dana BPDP 45 milyaran kepada petani sawit dan bersumber bukan dari Pemerintah ini adalah tidakan nyata dan luar biasa disaat anggaran pemerintah sedang sulit karena efesiensi." Jelas Wakil Ketua DPRD  Sijunjung di Amini oleh Kabid Perkebunan.


Usai protokol acara di lanjutkan dengan Musyawarah Daerah pemilihan  Pengurus  APKASINDO DPD Kabupaten Sijunjung periode 2025 - 2030 yang di pimpin ketua sidang Boyani dan Notulen  Defizar (epi black)

terpilih secara aklamasi Bagus Budi Antoro MPd. Sebagai ketua DPD APKASINDO Kabupaten Sijunjung Periode 2025 - 2030 (gus)


ket foto

Peserta DPRD, Kabid Perkebunan dan  Musda DPD Apkasindo Kabupaten Sijunjung foto bersama ketua terpilih

Read more...

Reses Masa Sidang Ke-2 Tahun 2025 H.Ahmad Halim S.Sos,Terkait Ketahanan Pangan




Jember-Menaramadinah.com,-Reses masa sidang ke-2 Tahun 2025,Ketua DPRD Jember H.Ahmad Halim S.Sos,dari Faksi Gerendra perjuangkan Mendorong Untuk menjaga Kestabilan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten jember.Sebagai indikator untuk kesejahteraan masyarakat di Jember.Pelaksanaan Reses berada di kantor DPC Gerandra Jember Minggu,(31/08/2025) siang.


Reses dilaksanaka setiap Wakil Rakyat di DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menilai kinerja wakil rakyat disetiap dapilnya.Menyampaikan Program- program kerja antaranya Pembangunan di desa misal  Irigrasi ,Insfrastuktur jalan desa untuk mempermudah hasil Panen para petani ujar Halim.


Lebihlajut disampaikan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim,bawah didesa-desa di kabupaten Jember banyak potensi lahan pertanian, Jember bisa jadi lumbung pangan di Jawa timur.Kita rawat dan Jaga kita lahan pertanian di wilayah kabupaten Jember serta para petani bisa meningkatkan hasil panenya.


Sementara,diungkapkan Ketua DPRD Jember Halim,Hasil panen Petani di Jember dibeli Bulog dengan harga Rp 6500/ perkilo kering sawah,pihak pemerintah memberikan kesejahteraan kepada petani melalui Poktan bisa mendapatkan harga pupuk murah sesuai harga standar nasional.


Ketua DPRD Jember H.Ahmad Halim menyampaikan ada isu Bupati Jember akan menghapus lahan pertanian di kota ini tidak benar," kata Halim.


Diakhir acara reses ini,diucapkan ketua DPRD Jember , agar masyarakat bisa aktif dan terus berkomunikasi agar perkembangan pertanian di desa-desa bisa cepat dan dampak pertumpuajan Ekomoni kerakyatan naik secara signifikan pungkasnya.(Trisno)

Read more...

Delapan Fraksi DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

 JAKARTA. Delapan Fraksi DPR RI minta maaf dan  sepakat soal gaji dan tunjungan perumahan.





Hal itu dilakukan untuk merespon gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji dan tunjangan DPR RI yang merebak di sejumlah daerah dalam beberapa dan berujung tindakan anarkis.

Desakan publik itu kini mendapat respons serius dari parlemen. Delapan fraksi di DPR RI menyatakan siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.


Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan, pihaknya mendengar keluhan masyarakat dan siap meninjau ulang berbagai tunjangan anggota Dewan.


“Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” ujar Budi dikutip dari laman DPR RI Minggu (31/8/2025).


Hal serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid.


Gus Jazilul menyebutkan  evaluasi tunjangan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja legislatif. 


“Kami sudah sepakat mengevaluasi tunjangan dengan tetap mendorong agar kinerjanya meningkat. Kami juga akan mengawasi anggota DPR dari PKB agar bekerja lebih optimal,” ujarnya.


Sikap serupa datang dari Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapannya jika tunjangan DPR dievaluasi. Ia menekankan perlunya momentum ini dijadikan refleksi bagi seluruh anggota Dewan.

“Kita sudah menyatakan siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Ini saatnya kita menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” ungkap Sarmuji.


Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menegaskan partainya meminta agar tunjangan perumahan dihentikan. Ia menilai fasilitas berlebih justru menodai nilai etik politik. “Politik bukan sekadar rasionalitas, tapi harus melekat etik, empati, dan simpati. Tunjangan bukan hanya soal jumlah, melainkan menyangkut nilai etik di hadapan rakyat,” tegas Said.


PKS, melalui Sekjen M Kholid, menyatakan dukungan penuh untuk meniadakan tunjangan rumah dinas DPR. “Ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” kilahnya.


PKS juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi serta meminta aparat menanggapi unjuk rasa dengan pendekatan persuasif dan humanis.


Fraksi Partai NasDem melalui Nurhadi juga menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi tunjangan.

“Saya dukung evaluasi total tunjangan anggota DPR. Untuk saya pribadi, semua gaji dan tunjangan sudah sejak lama saya kembalikan ke masyarakat. Itu wajib,” ungkap dewan dari pemilihan Dapil VI Jatim ini. 


Dukungan senada datang dari Fraksi PAN. Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya mendukung evaluasi fasilitas anggota Dewan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. “Kami siap mengikuti proses evaluasi secara transparan dan sesuai prinsip kepatutan. Kesederhanaan harus menjadi sikap dasar anggota DPR,” ujarnya.


Sementara itu, Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan tunjangan DPR sebaiknya dibatalkan karena keuangan negara harus sepenuhnya untuk rakyat.


“Kami sepakat tuntutan mahasiswa dan publik agar tunjangan DPR dihentikan. Kami mohon maaf bila perilaku dan kegiatan kami selama ini belum mencerminkan wakil rakyat yang diharapkan,” kata Ibas.


Dengan pernyataan resmi dari delapan fraksi tersebut, DPR RI kini dihadapkan pada momentum penting untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat.


Evaluasi tunjangan perumahan dan fasilitas anggota Dewan dipandang sebagai langkah konkret untuk merespons suara publik yang selama ini menilai parlemen hidup terlalu mewah di tengah kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan dan banyak digaris kemiskinan.

*Iman Kusnin Ahmad*

Read more...

PD PWI LS Surabaya Hadiri Istighosah dan Tahlil di Makam Sunan Bonang

Tuban-menaramadinah.com-PD PWI LS Surabaya menghadiri acara Istighosyah & Tahlil Akbar yang diadakan PD PWI LS Tuban di Makam Sunan Bonang Tuban tgl.31 Ags 2025 Jam 09.00 - 12.00.



Acara Istighosah dan Tahlil serta Rotib Ar Rifau didahului sholat ghoib untuk korban Kerusuha yang terjadi pada Sabtu, 30 Ags.2025. Khususnya Driver Ojol di Jakarta.

Selain PD PWI LS Surabaya. Juga ada  peserta PWI LS  dari berbagai kota di Jatim, bahkan ada peserta dari Jateng & Jabar. Jumlahnya sangat banyak. 

Setelah acara Istighosah dan Tahlil diadakan Narasi di depan Masjid Raya Tuban dengan menyampaikan narasi tuntutan agar Perusakan Cagar Budaya masuk ranah hukum.

"Tema narasi meminta Pihal yang berwajib agar segera memproses Pelaporan PWI LS Tuban yang didukung oleh PWI KS Surabaya dan PWI LS lainnya,"ujar KHR. Ismail Ketua PD PWI LS Surabaya.

Ketua PD PWI LS Surabaya menyatakan sangat berkesan  mengikuti acara tersebut. Sangat sahdu, khusu & Tawadduk memanjatkan doa.

Beliau berharap, doa2 & Dzikir yang dipanjatkan kepada Allah semoga Keinginan kita dalam proses hukum yang diajukan ke Polda dikabuljan oleh Allah swt.

Hadir PWI LS Se Jawa Timur :

1.Tulungagung

2.Trenggalek

3.Nganjuk

4.Surabaya

5.Mojokerti

6.Blitar kota

7.Kab.Blitar

8.Lamongan

9.Tuban

10.Lamongan

11.Kediri

12.Pati Jawa Tengah

13.Jawa Barat.

Husnu Mufid

Read more...

Warga RT 33 Semarakkan Karnaval dengan Semangat Membara bak Macan Nusantara

 Sidoarjo – Sorak sorai penonton menggema di jalanan Desa Masangan Wetan, Sukodono, Minggu (31/8/2025). Warga RT 33 RW 10 Grand Masangan tampil penuh semangat dalam Karnaval 17 Agustus dengan kostum tentara yang dikenakan oleh anak-anak, ibu-ibu, hingga bapak-bapak.



Mengusung tema “Semangat Berjuang Laksana Macan Nusantara”, barisan RT 33 menjadi simbol keberanian dan kebersamaan. Kostum loreng hijau, baret merah, serta kibaran bendera merah putih membuat warga tampil gagah layaknya pasukan pejuang kemerdekaan. Anak-anak tampak riang, para ibu berjalan anggun dengan seragam perjuangan, sementara para bapak berbaris tegap dengan wajah penuh semangat.


Ketua RT 33 RW 10, Bapak Ridwan, menyampaikan rasa bangganya.


> “Tema ‘Terus Berjuang Seperti Macan Nusantara’ ini kami pilih untuk mengingatkan bahwa perjuangan bangsa tidak boleh berhenti. Seperti macan yang kuat dan berani, warga RT 33 siap menghadapi tantangan zaman dengan persatuan dan semangat juang,” ujarnya.




Semangat ini juga dikobarkan oleh seluruh warga RT 33 diantaranya adalah Ibu Yuli, Ibu Arum, ibu Santi, Ibu Livi, Ibu Endang, Ibu Deta, dan banyak lagi lainnya sebagai pelopor karnaval yang tak pernah pantang menyerah dengan semangatnya


> “Semua senang bisa ikut serta memeriahkan karnaval dengan riang gembira dan pakai baju tentara. Rasanya kayak jadi pahlawan yang berjuang untuk negara,”  dengan wajah berseri-seri.




Tak ketinggalan, Ibu Ayu—seorang bidan di RS PKU Kota Surabaya yang juga warga RT 33—ikut menyuarakan kebanggaannya.


> “Sebagai seorang ibu, saya senang sekali bisa ikut tampil dengan kostum tentara bersama warga. Karnaval ini bukan hanya hiburan, tapi juga pendidikan untuk anak-anak kita supaya cinta tanah air sejak dini. Rasanya luar biasa melihat seluruh warga kompak seperti ini,” tutur Ibu Ayu dengan senyum hangat.




Bagi warga RT 33, karnaval ini bukan sekadar parade tahunan, melainkan ruang silaturahmi yang mengikat solidaritas. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, pesan kebersamaan dan semangat perjuangan tetap dijaga, diwariskan dari orang tua kepada generasi muda.

Read more...

Sempat Tertunda ,Akhirnya DPRD dan Pemkab Blitar Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025.

 BLITAR - Sempat tertunda beberapa kali  Legislatif ( DPRD)Kabupaten Blitar dan Eksekutif ( Pemda)  Kabupaten  Blitar akhirnya sepakat  menandatangi  bersama  Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.



Penandatanganan dilakukan pada Jumat (29/8/2025) malam, saat acara Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro.


Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi mengatakan, dokumen ini menjadi dasar penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Blitar telah menemukan titik temu, hingga pada akhirnya sepakat menandatangani perubahan KUA-PPAS tahun 2025.


"Sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif hingga akhirnya perubahan KUA-PPAS tahun 2025 disepakati. Kaitan ngomongin krusial, karena disitu ada muatan program kerja yang harus segera dieksekusi oleh Pemerintah Daerah," ujar Supriadi, Sabtu (30/8/2025) malam.


Menurut Supriadi, perubahan KUA-PPAS tahun 2025 berisi tentang program kerja dari Pemerintah. Termasuk visi misi Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah, yang sudah dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Blitar.


Setelah keduanya resmi menandatangi nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS tahun 2025, kedepan menjadi pedoman dari Pemkab untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD yang akan dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2025.


"Secepatnya semua akan selesai, kami dari DPRD Kabupaten Blitar juga mengharapkan Pemkab segera melakukan program yang ada mengingat waktu yang semakin sempit sampai nanti di akhir tahun 2025," jelasnya.


Sementara itu, Bupati Blitar H.Rijanto menyampaikan  dengan ditandatanganinya nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS tahun 2025, maka progres pembangunan dan program kerja bisa segera dilanjutkan.  


"Alhamdulillah sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Kalau sebelumnya memang belum klik, dan sekarang sudah match," katanya.


Sebelumnya  rapat  legislatif ( DPRD) dan eksekutif ( Pemda ) Blitar sempat tertunda beberapa kali. Akibat penundaan itu terjadi  spikulasi atau dugaan di masyarakat bahwa penundaan itu lantaran hubungan legislatif dan eksekutif Kabupaten Blitar sedang tak harmonis atau  tidak sedang tidak baik-baik saja.


Namun spekulasi itu dikonfirmasi kedua pihak. Baik  legislatif maupun eksekutif. Mereka menyatakan  hubungan keduanya baik-baik saja.


Akhirnya pada Jumat Malam (29/8/2025) digelarlah  

Rapat Paripurna  yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari serta Wakil Ketua III Susi Narulita. Hadir pula Bupati Blitar Rijanto, Wakil Bupati Beky Herdiansyah, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, hingga seluruh anggota dewan.*Imam Kusnin Ahmad*

Read more...

Rakyat Serbu Rumah Eko Patrio DPR RI Berharta Milyaran Rupiah

Sabtu, 30 Agustus 2025


Jakarta-menaramadinah.com-Akibat ulahnya menghina rakyat. Demonstran menyerbu rumah anggota DPR dari Fraksi PAN yang dikenal dengan nama, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, di pada Sabtu malam Minggu (30/8) sekitar pukul 22.05 WIB tadi 


Masa pendemo selain membakar rumah. Juga  membawa barang dari rumah Eko yang berlokasi di Jalan Denpasar Raya, Kuningan Timur, Setiabudi, Jaksel itu. Situasi di sekitar rumah Eko Patrio pun dipenuhi warga yang berteriak-teriak di jalanan.

Kerumunan orang keluar-masuk rumahnya di Jakarta Selatan, sambil membawa berbagai barang. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, membenarkan insiden itu.


Masa demonstran tidak peduli dengan permintaan maaf  Eko Patrio kepada warga terkait tindakan mereka yang membuat resah masyarakat.

Harta Eko Patrio 
Adapun mengutip LHKPN laporan 2 September 2024, total harta kekayaan Eko Patrio mencapai Rp 131,52 miliar, setelah dikurangi utang Rp 51,47 miliar.

Sebagian besar hartanya berupa aset tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 166,03 miliar. Termahal berada di Jakarta Selatan.

Eko Patrio melaporkan tanah seluas 694 meter persegi dengan bangunan 500 meter persegi tersebut senilai Rp 70 miliar. Lalu Eko juga melaporkan 4 tanah dan bangunan lain di Jakarta Timur dengan total nilai keseluruhan mencapai Rp 52 miliar. Dirinya juga diketahui memiliki tanah dan Properti di Bogor hingga Nganjuk.

Eko juga melaporkan 6 mobil dengan nilai nyaris mencapai Rp 6 miliar.  Dia juga tercatat memiliki kas dan setara kas Rp 8,44 miliar. Jumlah harta bergerak lainnya sebesar Rp 1,21 miliar.


Eko Patrio melaporkan tanah seluas 524 meter persegi dengan bangunan 126 meter persegi tersebut senilai Rp 15 miliar, namun tidak merinci berada di Negara Bagian atau kota apa di Amerika Serikat.


MM

Read more...

Uya Kuya Ikhlaskan Rumah Dibakar Rakyat

Jakarta-menaramadinah.com-Rumah Uya Kuya anggota DPR RI akhirnya dibakar masa demonstran. Karena dianggap melecehkan rakyat yang membayar pajak.



Rakyat yang   penyerbuan dan penjarahan dengan kemarahan penuh ke rumah  Surya Utama alias Uya Kuya di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam Minggu, (30/8/2025).

Rumah mewah milik anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN itu luluh lantak setelah dibakar demonstran. Seluruh Barang barang diambil termasuk Kucing.

Meskipun rumah dibakar. Uya Kuya mengikhlaskannya. "Saya ikhlas rumah dibakar,"ujarnya.

Tapi masa yang membakar merasa bangga. Karena memberi pelajaran bagi anggota DPR RI yang suka makan pajak rakyat dan menghina rakyat dalam kondisi ekonomi melemah.

MM


Mulai Datang Berombongan

Sekitar pukul 22.00 WIB, puluhan orang tiba-tiba mendatangi rumah Uya Kuya.

Warga sekitar menyebut massa datang berombongan, sebagian besar tidak dikenal.

Di lokasi sendiri tak tampak aparat berjaga. Situasi tanpa pengawasan itu 

Pagar Dirobohkan

Tak lama berselang, suara teriakan provokatif menggema.

Massa menggoyang pagar besi hingga akhirnya ambruk.


Tags

Terkini

Read more...

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP