Ojol Kota Blitar Jadi Garda Depan Keselamatan Lalu Lintas.

 PENGHAPUSAN Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mencapai jutaan jiwa menuai sorotan tajam. Di tengah ironi, di mana bantuan untuk rakyat kecil terasa mudah dicabut, sementara kepentingan kelompok elite terkesan lebih diprioritaskan, pertanyaan besar pun muncul: ke mana arah kebijakan kesehatan Indonesia?

Isu penghapusan PBI BPJS Kesehatan menjadi tamparan keras bagi wajah keadilan sosial di negeri ini. Bagaimana mungkin negara dengan mudah mencabut hak kesehatan belasan juta rakyatnya, sementara di sisi lain, anggaran untuk proyek mercusuar atau keringanan pajak bagi korporasi besar tetap aman? Penghapusan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut nasib jutaan orang yang rentan dan bergantung pada jaminan kesehatan dari negara.

 

1.Alasan Penghapusan yang Janggal: Pemerintah berdalih penghapusan PBI BPJS dilakukan karena data penerima tidak valid atau tidak sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru. Namun, apakah validasi data harus dilakukan dengan cara mencabut hak rakyat terlebih dahulu? 

Bukankah seharusnya ada proses verifikasi yang lebih manusiawi, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki data mereka? Ironisnya, data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa masih banyak warga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS, sehingga mereka secara otomatis tidak bisa mendapatkan PBI BPJS.

2. Dampak yang Mengkhawatirkan: Penghapusan PBI BPJS akan berdampak besar bagi masyarakat miskin dan rentan. Mereka akan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang selama ini menjadi tumpuan mereka. 

Akibatnya, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau diobati akan meningkat. Beban ekonomi keluarga pun akan semakin berat, karena harus menanggung biaya pengobatan yang mahal. 

Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan cenderung menunda atau bahkan tidak mencari pengobatan karena tidak mampu membayar biaya. Hal ini tentu akan memperburuk kondisi kesehatan mereka dan meningkatkan risiko komplikasi yang lebih serius.

3. Paradigma Kesehatan yang Keliru: Penghapusan PBI BPJS menunjukkan paradigma kesehatan yang keliru dari pemerintah. Kesehatan seharusnya dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara, bukan sebagai komoditas yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu. Negara wajib menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.

Negara-negara maju seperti Kanada dan Inggris, misalnya, memiliki sistem kesehatan universal yang menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang status sosial ekonomi mereka.

 

Penghapusan PBI BPJS bukan hanya masalah teknis pendataan, tetapi juga masalah politik dan ideologi. Ini adalah cerminan dari neoliberalisme yang semakin mengakar dalam kebijakan publik di Indonesia. Negara semakin abai terhadap tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak sosial ekonomi rakyat, dan lebih memilih untuk mengikuti logika pasar yang hanya menguntungkan segelintir orang. 

Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pemerintah dalam alokasi anggaran. Mengapa anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum tentu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kecil tetap aman, sementara anggaran untuk jaminan kesehatan rakyat justru dipangkas?

 

*Hukum Penguat Hak Rakyat:*

 

UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Kesehatan adalah hak asasi manusia dan negara bertanggung jawab untuk mewujudkannya.

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): Mengamanatkan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin aksesibilitas pelayanan kesehatan.

 

Studi kasus. Di salah satu Kabupaten, seorang ibu bernama Ibu Y menceritakan bagaimana ia harus menjual perhiasannya untuk membayar biaya operasi anaknya yang sakit jantung setelah PBI BPJS-nya dihapus. Padahal, sebelumnya ia sangat terbantu dengan adanya PBI BPJS karena suaminya hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. 

Kisah Ibu Y hanyalah satu dari sekian banyak contoh nyata bagaimana penghapusan PBI BPJS telah merenggut hak kesehatan masyarakat miskin dan rentan. 

Di sisi lain, kita melihat anggaran untuk pembangunan jalan tol atau bandara baru terus digelontorkan, seolah-olah infrastruktur lebih penting daripada kesehatan rakyat.

Penghapusan PBI BPJS adalah kebijakan yang tidak adil, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan konstitusi. Pemerintah harus segera cari cara jalan keluar yang bijak dan bila perlu menghentikan kebijakan ini dan mengembalikan hak kesehatan jutaan rakyat Indonesia. Verifikasi data memang penting, tetapi harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tidak merugikan masyarakat.

 *Motivasi, Pencerahan, dan Harapan:*

Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan biarkan hak-hak kita dirampas begitu saja. Mari kita bersatu dan berjuang untuk mewujudkan sistem kesehatan yang adil, merata, dan berpihak kepada rakyat kecil.

 

Kepada pemerintah, kami berharap agar  lebih bijak  bijak dalam membuat kebijksanaan. telinga Anda. Jangan hanya mendengar bisikan para kapitalis dan elite politik, tetapi dengarkanlah jeritan rakyat yang membutuhkan pertolongan. Kesehatan adalah investasi masa depan bangsa. Jika rakyat sehat, negara akan kuat. Jangan sampai kebijakan yang Anda ambil justru memperburuk kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

 

Semoga keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi kompas dalam setiap kebijakan yang Anda ambil. Sistem kesehatan yang baik adalah cerminan dari negara yang beradab. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.*Wallahu A'lam Bisshawab*